.jpeg){kind=small}
Lampung,- Pelaksanaan program revitalisasi di SMAN 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari mekanisme pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), penggunaan dana talangan, dugaan pekerjaan dimulai sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi pembangunan.
Berdasarkan keterangan pekerja di lapangan, kegiatan pembangunan tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, meskipun sempat terhenti sebelum kembali dilanjutkan.
“Pembangunan ini sudah dikerjakan hampir sebulan yang lalu, tapi sempat berhenti. Ini baru mulai lagi sekitar dua hari ini,” ungkap salah seorang pekerja.
Persoalan lain muncul setelah awak media meminta keterangan Ketua Komite SMAN 1 Tanjung Bintang,Andriawan Kusuma,S.H,M.H. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa sekolah tersebut memperoleh program revitalisasi dari kementerian.
“Saya jujur, Bang, tidak tahu kalau sekolah kami mendapatkan revitalisasi sebab kepala sekolah tidak pernah memberi tahu saya,” Bahkan saya tahu kalau sekolah itu dapat bantuan revit, setelah kawan-kawan media ini menghubungi saya." ujar Andriawan Kusuma.
"Pihak sekolah mestinya terbuka kepada pengurus komite,jangan sampai kalau ada permasalahan, kami dijadikan perisai terdepan yang ketika pelaksanaannya salah kami akan ikut kena masalah. Kenapa pihak sekolah enggan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai mekanisme yang ada." tambahnya.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026), Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang, HarisTri Oktianto membenarkan bahwa sekolahnya menerima bantuan revitalisasi dengan nilai anggaran sebesar Rp629 juta.
Terkait dimulainya pekerjaan, Haris menyebut pihaknya mendapat arahan dari seseorang bernama Nurman yang disebut sebagai fasilitator kementerian saat kegiatan Zoom. Menurutnya, pekerjaan dapat dimulai lebih dahulu apabila tersedia dana talangan.
“Memang benar sekolah kami mendapatkan revitalisasi dari kementerian. Terkait pekerjaan, memang sudah lama dikerjakan. Ini instruksi dari kementerian bernama Nurman, bagian fasilitator waktu Zoom dahulu. Jika ada dana untuk talangan, tidak apa-apa dikerjakan dahulu,” jelas Haris.
Haris juga mengungkapkan bahwa dana talangan berasal dari dirinya sendiri, Amin Hasanudin, dan Wawan.
“Terkait dana talangan ini dari saya sendiri, ada dari Amin Hasanudin dan juga dari Wawan,” katanya.
P2SP Gunakan Kepengurusan Lama, Pemilihan Dipertanyakan
Mekanisme pembentukan P2SP juga menjadi perhatian. Haris mengakui bahwa pihak sekolah menggunakan kepengurusan tahun sebelumnya tanpa mengadakan pemilihan kembali.
“Soal Ketua P2SP, kami memakai kepengurusan tahun lalu, jadi kami tidak mengadakan pemilihan lagi. Paling kami kurangi keanggotaannya,” ungkapnya.
Selain itu, Haris memperlihatkan bahwa dirinya secara langsung memesan sejumlah material bangunan, seperti semen, kayu, dan papan, melalui toko langganannya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tugas dan fungsi P2SP dalam pelaksanaan revitalisasi. Terlebih, Ketua Komite mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut, sementara kepala sekolah menyampaikan bahwa dirinya turut menangani pemesanan material dan dana talangan.
Pekerja Diduga Tidak Dilengkapi APD
Sorotan berikutnya berkaitan dengan keselamatan pekerja. Berdasarkan pantauan awak media, pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan aktivitas pembangunan.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Haris membenarkan bahwa masih terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD. Ia beralasan sebagian pekerja tidak bersedia mengenakannya dan jumlah APD yang tersedia masih terbatas.
“Memang pekerja tidak memakai APD karena ada tukang yang tidak mau memakainya dan APD kami cuma ada lima saja,” ungkap Haris.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Ketersediaan APD dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
Dinas Pendidikan dan Kementerian Diminta Turun Tangan
Rangkaian persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dari instansi berwenang. Terutama mengenai kepastian tanggal dimulainya pekerjaan dibandingkan tanggal penerbitan SPK, dasar penggunaan dana talangan, legalitas kepengurusan P2SP, serta mekanisme pengadaan material dan pembayaran pekerja.
Pihak kementerian juga perlu menjelaskan apakah arahan yang disebut disampaikan oleh fasilitator tersebut memang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program revitalisasi.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp629 juta, masyarakat berhak mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta apakah seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi dari pihak kementerian maupun Dinas Pendidikan terkait sejumlah persoalan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(Red)
0Komentar