TfCpBSM5Gpr7BSrlGfz8TSCpTA==
Light Dark
Ketua Komite Tak Dilibatkan, P2SP Dipertanyakan! Kepsek SDN 2 Fajar Baru Pilih Bungkam

Ketua Komite Tak Dilibatkan, P2SP Dipertanyakan! Kepsek SDN 2 Fajar Baru Pilih Bungkam

×

Lampung Selatan – Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN 2 Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah unsur masyarakat setempat mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah maupun proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).Rabu (18/11/2026)

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan revitalisasi tersebut menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp802.337.000 atau delapan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah.

Dalam papan informasi tersebut tercantum bahwa pelaksana kegiatan adalah P2SP/Swakelola UPTD SDN 2 Fajar Baru dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja bernama Erik mengaku tidak mengetahui adanya kepala tukang dalam pekerjaan revitalisasi tersebut.

"Di sini tidak ada kepala tukang, pekerja semua. Kepala tukang memang tidak ada," ujar Erik.

Ketika ditanya mengenai siapa yang menjadi P2SP dalam kegiatan tersebut, Erik juga mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, para pekerja hanya menerima perintah langsung dari kepala sekolah.

Erik turut menyampaikan bahwa upah pekerja yang diterima sebesar Rp140.000 per hari untuk tukang dan Rp120.000 per hari untuk kenek.

Tidak hanya dari kalangan pekerja, sejumlah tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan pengakuan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait kegiatan revitalisasi sekolah tersebut.

Hardiono selaku Ketua RT mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Saya lihat memang ada kegiatan rehab, tapi kami sebagai RT selama ini memang tidak pernah di ajak rapat atau dilibatkan terkait kegiatan apapun di sekolah." Jelas Hardiono.

Hal senada disampaikan Suryadi selaku Kepala Dusun. Ia juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun musyawarah terkait proyek revitalisasi UPTD SDN 2 Fajar Baru.

"Selama 5 tahun terakhir kami perangkat desa terdekat, memang tidak pernah di cawe-cawa atau di ajak musyawarah terkaitan kegiatan sekolah." Ucap Suryadi yang di temui di kediamannya.

Agus dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Prayit selaku Ketua Komite Sekolah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Ia mengaku hanya diberi tahu bahwa sekolah akan mendapatkan kegiatan rehabilitasi.

"Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Saya hanya diberi tahu bahwa akan ada rehabilitasi sekolah,"

"Semua kegiatan  dilakukan oleh kepala sekolah langsung tidak ada P2SP." Jelas Prayit.

Sejumlah keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pembentukan P2SP, struktur kepanitiaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Padahal, dengan nilai anggaran mencapai Rp802 juta lebih, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Terlebih, pada papan informasi proyek secara jelas disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh P2SP UPTD SDN 2 Fajar Baru.

Publik tentu berharap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN tersebut berjalan sesuai ketentuan, baik dalam proses pembentukan panitia, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, maupun pelaporan pertanggungjawabannya.

Untuk mendapatkan klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media telah berupaya mengonfirmasi kepala sekolah melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah belum memberikan tanggapan.

Pihak sekolah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pembentukan P2SP, keterlibatan unsur masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan proyek revitalisasi tersebut.

(Red,Tim)

0Komentar